nusakini.com--Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi,  Kamis (21/7), Dewan Energi Nasional (DEN) menyelenggarakan Sidang Anggota ke- 18 DEN bertempat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sidang dipimpin oleh Ketua Harian DEN, Menteri ESDM dengan agenda utama pembahasan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE). 

CPE adalah jumlah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada waktu tertentu.  

“Mengingat kepentingan CPE tersebut, maka perlu Perpres untuk memberikan arah bagi Pemerintah dalam penyediaan dan pengelolaan CPE,” tutur Menteri ESDM saat mengawali diskusi. 

Pokok-pokok penting yang akan diatur dalam Perpres CPE meliputi penyediaan, pengelolaan, pendanaan dan pembinaan serta pengawasan CPE. 

Substansi utama penyediaan dan pengelolaan CPE:

1. Jenis CPE 

Penetapan jenis sumber energi untuk CPE dengan mempertimbangkan peran strategis dalam konsumsi nasional dan sumber perolehan yang berasal dari impor. 

2. Jumlah dan Waktu CPE 

Jumlah CPE, berdasarkan kebutuhan rata-rata harian nasional tahun sebelumnya dengan jumlah waktu selama 30 hari konsumsi harian. 

3. Penentuan lokasi CPE 

• Penyusunan RUEN Harus Perhatikan Kearifan Lokal
• Ini Besaran Honorarium Bagi untuk Ketua dan Anggota Dewan Energi Nasional
• RUEN, Harga Gas Industri dan Listrik 35.000 MW Agenda Sidang DEN ke-19

Lokasi CPE dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, ketersediaan infrastruktur energi, geologi, tata ruang dan lingkungan hidup. 

4. Pengelolaan CPE 

CPE akan dikelola oleh pejabat setingkat Eselon I. Menteri ESDM dapat menugasi BUMN di bidang energi untuk mendukung pelaksanaan pengelolaan CPE. 

5. Pengadaan persediaan dan pelepasan CPE 

Pengadaan persediaan CPE dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimungkinkan melalui penunjukan langsung dalam hal untuk percepatan penanggulangan krisis dan darurat energi. CPE dilepaskan pada saat terjadi kondisi krisis dan darurat energi. 

6. Pemulihan CPE 

Pemulihan persediaan CPE melalui pengadaan dengan jangka waktu paling lambat 90 hari setelah krisis berakhir. 

7. Pendanaan CPE  

Pendanaan pengadaan dan pengelolaan CPE yang meliputi sumber energi, infrastruktur dan pembiayaan bersumber dari APBN. 

Setelah melalui pembahasan yang menyeluruh dan rinci, peserta Sidang Anggota ke-18 DEN menyepakati Rancangan Perpres tentang CPE. 

"Alhamdulillah pada tahap ini, kita dapat menyepakati Rancangan Perpres tentang CPE," tutup Menteri ESDM.(p/ab)